Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA KPK Firli Bahuri menyatakan KPK pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022, jam 20.24 WIB telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur.
"Betul KPK ungkap dugaan korupsi terkait dengan dana hibah ke kelompok masyarakat. Dalam giat tangkap tangan tersebut terdapat Wakil Ketua DPRD Jatim STS dan beberapa orang pihak lain. KPK juga Menyita uang tunai. Kami masih bekerja dan hasilnya tentu akan disampaikan saat konferensi press," ungkap Firli dalam pesan Whatsapp yang diterima, Kamis (15/12/2022).
Sebelumnya ramai dikabarkan, salah satu pimpinan DPRD Jatim itu merupakan anggota Fraksi Golkar, berinisial S, merupakan salah satu yang ditangkap dalam OTT KPK.
Dugaan itu semakin menguat karena, KPK telah menyegel ruangan pribadi anggota dewan berinisial S di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.
Selain itu, beberapa sumber juga menyebutkan ada dua orang lagi yang digelandang KPK, namun hingga kini masih dirahasiakan identitasnya. (OL-13)
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Gunung Semeru, gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Kenali lokasi, fakta unik, dan pesona Puncak Mahameru yang memukau.
Sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur dipenuhi tumpukan gula pasir yang belum terjual.
Surat Edaran (SE) Bersama yang mengatur penggunaan sound horeg di wilayah Jawa Timur telah terbit. Berikut aturan surat edaran sound horeg
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Lampung
Ekonomi Jawa Timur secara kuartal tumbuh impresif dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa yang mencapai 3,09%.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved